Laporan Hasil Reses FPAN DPRD Kab. Kudus

LAPORAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

TERHADAP HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT

KABUPATEN KUDUS

PERSIDANGAN KEDUA

TAHAP KE-1 TAHUN ANGGARAN 2011

Assalamu’alaikum wr. wb.

Yang Kami hormati ;

- Bupati dan Wakil Bupati Kudus

- Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan

- Komandan Kodim 0722 Kudus

- Kepala Kepolisian Resort Kudus

- Kepala Kejaksaan Negeri Kudus

- Ketua Pengadilan Negeri Kudus

- Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kab. Kudus

- Para Asisten, Para Kepala Bagian, Badan, Pimpinan, Kantor, Dinas dan Unit Kerja lain di lingkungan Pemkab Kudus Serta hadirin yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, yang dengan kuasa-Nya kita masih dalam bimbingan dan kemudahan untuk menunaikan tugas, dalam forum yang terhormat Rapat Paripurna Laporan Fraksi-Fraksi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat.

Di awal tahun persidangan pertama ini, marilah kita berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melayanani masyarakat melalui pola pengelolaan yang lebih demokratis, bertanggungjawab, professional dan responsive serta desentralisasi dan otonomi, sehingga lebih erat jalinan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Misalnya, dengan menyelenggarakan kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat sebagai bentuk kerangka penyusunan anggaran secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat yang merupakan salah satu langkah positif dan strategis dalam mewujudkan transparansi penganggaran.

Juga dapat menempatkan posisi strategis konstituen dalam kerja-kerja DPRD sebaiknya dimulai dengan mempertimbangkan beberapa cara pandang kinerja Dewan dalam mengakomodasikan dan responsive terhadap hal-hal :

1. Peningkatan partisipasi warga/ konstituen dalam pengambilan keputusan dan proses kebijakan;

2. Kebijakan pelayanan public yang menjadi prioritas bagi kesejahteraan masyarakat;

3. Transparansi dan akuntanbilitas di lingkungan DPRD kepada warga/ konstituen;

4. Peningkatan kapasitas Dewan dalam merencanakan dan membangun kebijakan pelayanan public dan keuangan daerah.

Hadirin yang berbahagia

Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan “ Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh anggota dewan perwakilan rakyat”. Hal itu dapat diterjemahkan, “Partisipasi adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut dan ikut serta dalam mengevaluasinya”

“Partisipasi merupakan suatu proses dimana berbagai pelaku dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif pembangunan, keputusan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berbagai pengaruh terhadap mereka.”

Hadirin yang berbahagia

Berikut ini kami sampaikan hasil pelaksanaan Kegiatan Reses, Anggota F.PAN :

I. PENDAHULUAN

Rapat diawali dengan penjelasan tentang salah satu kewajiban Anggota DPRD yang peka, peduli dan tanggap sasmito terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. yaitu menyerap, menampung, menghimpun, melaporkan aspirasi masyarakat, seperti yang tertuang dalam Undang-undang 32 tahun 2004 pasal 45.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD

3. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, dimana Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat, serta setiap melaksanakan tugas reses, anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

4. Hasil Rapat Ketua-ketua Fraksi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus;

II. HASIL KEGIATAN

Selanjutnya kami dari F.PAN melaporkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus menunjuk surat Pimpinan DPRD Kab. Kudus Nomor 170/339/02.02/2011 tanggal 28 April 2011, bahwa kami telah melaksanakan tugas reses. yang dilakukan sesuai tiap daerah pemilihan (dapel) masing-masing anggota. dalam waktu dan tempat yang berbeda, sebagai berikut:

Pelaksanaan :

Hari /Tanggal	:	Selasa, 3 Mei 2011
Tempat	:	Balai Desa Jepang Kec. Mejobo
Dimulai pukul	:	15.30 WIB
Selesai pukul	:	17.00 WIB
Oleh	:	Bapak. Budiono.
Jumlah Peserta	:	56 orang
Hari /Tanggal	:	Rabu, 4 Mei 2011
Tempat	:	DPD PAN Kab. Kudus.
Dimulai pukul		15.00 – 17.30 WIB
Oleh	:	Bapak. Mahmudi
Jumlah Peserta	:	60 orang
Hari /Tanggal	:	Rabu, 04 Mei 2011
Tempat	:	DPD PAN Kab. Kudus.
Dimulai pukul	:	15.00 – 17.30 WIB
Oleh	:	Bapak Ir. Al Gofar
Jumlah Peserta	:	60 orang
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 04 Mei 2011
Tempat	:	DPRt PAN Desa Gondosari Kec. Gebog.
Dimulai pukul	:	15.30 WIB
Selesai pukul	:	17.30 WIB
Oleh	:	Bapak. Agus Darmawan.
Jumlah Peserta	:	55 orang
Hari/ Tanggal	:	Kamis, 5 Mei 2011
Tempat	:	Sekretariat DPRt PAN Desa Terban
Dimulai pukul	:	15.30 - 17.00 WIB
Oleh	:	Bapak Bambang Kasriyono
Jumlah Peserta	:	60 orang

1. Saran dan Usulan yang terjaring

Kemudian dari beberapa pertanyaan, saran dan masukan yang merupakan aspirasi dari warga masyarakat/ konstituen secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan dan Hukum.

1. Uang kehormatan untuk RT (Rukun Tetangga) dinilai tidak seimbang bila dibandingkan dengan beban tugas dan tanggung-jawab kinerja. Maka seharusnya perlu dikaji lebih dalam dan ditingkatkan lagi besaran nilai uang kehormatannya;

2. Seleksi CPNS pada tahun 2010 yang lalu tidak mengakomodir lulusan sarjana yang dari Universitas Terbuka (UT) sedangkan di kabupaten sekitar kabupaten Kudus memperbolehkan.

B. Bidang Perekonomian dan Keuangan.

1. Mengingat pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bantuan Bagi Hasil Cukai dan Tembakao cukup banyak, namun selama ini kita ketahui adanya batasan-batasan penggunaannya. Maka kami mohon agar pemerintahan Kab. Kudus bekerjasama dengan Pemkab yang lain bersama-sama memperjuangkan agar penggunaannya lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar misalnya “untuk Beasiswa” atau “untuk program bantuan pengobatan bagi gakin.

2. Akibat banjir pada bulan yang lalu mengakibatkan pendangkalan pada setiap saluran pengairan teknis lahan pertanian. Maka dari itu mayoritas masyarakat mengusulkan agar Pemkab melakukan Normalisasi dan perbaikan.

3. Hampir setiap tahun Bencana banjir terjadi di kecamatan Undaan hingga berdampak buruk bagi usaha pertanian sebagai andalan perekonomian. Maka agar Pemkab benar-benar memperhatikan menekan permasalahan banjir dengan cara refitalisasi dan normalisasi saluran pengairan dan upaya lainnya.

4. Keberadaan Program bantuan Pinjaman lunak UMKM dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, maka akan lebih bermakna bila kepada mereka yang memanfaatkan fasilitas pinjaman UMKM juga dibekali modal ketrampilan berwirausaha. Agar mampu bertahan dalam kondisi sulit.

5. Berkenaan dengan rencana pembangunan Hypermart di Kudus kami menghimbau agar Pemkab agar melakukan upaya untuk meminimalisir hal-hal yang dapat berdampak negative bagi perekonomian pedagang kecil. Misalnya pedagang kecil yang ada di pasar tradisional agar tidak berkurang omsetnya dan tidak kehilangan mata pencahariannya dan mereka akan kuat bersaing.

karena bila tidak Hal ini dapat berkaca dari hasil penelitian AC Nielson yang menyatakan bahwa pasar modern telah tumbuh 31,4% bersamaanan itu pasar tradisional telah tumbuh secara negative sebesar 8%. Sehingga pasar tradisonal akan habis dalam kurun waktu sekitar 12 tahun yang akan datang.

C. Bidang Pembangunan.

1. Paska banjir pada tahun ini meninggalkan dampak pendangkalan pada setiap sungai maupun saluran pengairan teknis, agar kegiatan pertanian tidak terganggu serta memperlancar arus agar tidak menyebabkan banjir kami sangat menghimbau agar dilakukan normalisasi kali di setiap desa di Kab.Kudus.

2. Jalan Poros desa Payaman ke Karanganyar rusak berat, sedangkan kegiatan perekonomian desa kekota sangat penting. Mohon hal tersebut agar diperhatikan oleh Pemerintahan Kab. Kudus.

3. Jalan desa Menawan dan Rahtawu rusak berat, sedangkan desa tersebut sangat potensial untuk berkembang menjadi wisata yang sangat besar. Maka untuk menunjang percepatan kemajuan desa tersebut pembangunan jalan, saluran air dan infrastruktur lainya agar benar-benar diperhatikan.

4. Kerusakan Jalan Sidomulyo dan Bulung sangat parah, hal tersebut terjadi akibat dijadikan jalur alternative pada saat kerusakan dan kemacetan jalan raya Terban. Maka dari itu perbaikan jalan harus dilakukan.

5. Situs purbakala di Patiayam sudah sangat dikenal luas, selain tata-kelola yang baik, masyarakat juga mengusulkan agar lampu penerangan jalan akses masuk situs Purbakala Patiayam supaya diadakan.

6. Setiap musim hujan tiba air yang menggenangi jalan mengakibatkan kerusakan jalan antar kabupaten, poros desa, bahkan pedukuhan maupun gang-gang RT/RW, 100% peserta reses sepakat mengusulkan untuk dilakukan perbaikan, demikian juga drainase perlu dinormalisasi.

7. Agar tidak menimbulkan kerawanan kecelakaan dan kemacetan bila musim wisata muria, Jalan raya Kajar – Colo supaya diperlebar, juga antisipasi penyendaran tebing untuk mencegah longsor.

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Wonosoco Kec. Undaan telah dirintis menjadi desa wisata. Masyarakat setempat sangat antusias dan mengusulkan agar dilengkapi infastruktur yang memadai, disamping juga program promosinya lebih ditingkatkan. Sehingga Potensi desa tersebut benar-benar terangkat.

2. Pemkab harus malakukan Peningkatan promosi pariwisata keindahan pegunungan Rahtawu yang meliputi banyak aspek didalamnya. karena bila banyak pengunjung/ wisatawan, akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat kususnya dan PAD pada umumnya. Sehingga dapat menekan ketergantungan masyarakat terhadap penebangan hutan, penambangan batu, pasir, maupun pengeprasan tebing.

3. Banyaknya perusahaan yang terkena dampak krisis ekonomi hingga menyebabkan masalah PHK, hal ini menambah daftar panjang kesenjangan social angka pengangguran, depresi dan lain sebagainya. diharapkan pemerintah peka terhadap kenyataan ini, dengan mengadakan program pendidikan pelatihan yang dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan dapat diperluas dan dipermudah aksesnya.

4. Kartu Jamkesmas bagi gakin Pemerintah Kab. Kudus telah menjalani pendataan, namun hingga kini belum juga mendapatkan kartu tersebut. Hal ini bisa menyulitkan gakin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian juga sosialisasi prosedur mendapatkan layanan, penggunaan, dan pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun di RSUD Agar ditingkatkan karena sebagian besar masyarakat (gakin) sebagai pengguna kurang memahaminya.

5. Perda dan Program Wajib belajar telah berjalan, Peningkatan kuwalitas dan mutu pendidikan dapat kita rasakan dengan ditandai meningkatknya jumlah lembaga PAUD dan TK/RA/BA dan kwantitas hasil lulusannya. Sedangkan layanan gratis dan berkualitas hanya baru dapat dirasakan pada jenjang Sekolah Dasar.

Namun di sayangkan ketika siswa menginjak jenjang SMP/MTs hingga SMA/SMK/ MA mengalami banyak kendala yang dipengaruhi factor kejiwaan, social, ekonomi dan budaya.

Maka dalam hal ini program pendidikan Wajib belajar 12 (dua belas) tahun agar tidak mengejar target kelulusan saja. Akan tetapi kepribadian yang berbudi-pekerti luhur harus benar-benar diperhatikan.

6. Keberadaan dana BOS tidak banyak membantu meringankan beban biaya sekolah bagi keluarga kurang mampu. Sebagaian masyarakat masih merasakan beban yang berat atas biaya pendidikan ditingkat SMP maupun SMA yang mengatasnamakan biaya sumbangan sekolah, dalam hal ini Pemkab dapat menekan biaya semurah mungkin namun tetap tidak mengurangi kwalitas dan mutu pendidikan.

7. Peranan Posyandu ditingkatkan, juga diadakan bantuan perbaikan gizi untuk ibu dan balita.

III. SARAN F.PAN

Meskipun hasil reses ini sudah tidak actual karena terlambat diparipurnakan. Namun masih relevant sebagai monitoring dan evaluasi program kegiatan sekarang.

1. Agar hasil reses ini dipadukan dengan RKA SKPD yang ada dilingkungan Pemkab, sehingga dalam formulasi APBD dapat dilihat secara pasti anggarannya.

2. Dengan adanya reses ini diharapkan APBD maupun Produk hukum dapat meliputi unsur-unsur : umpan balik dari pantauan dan evaluasi untuk membantu penggunaan sumberdaya yang dianggarkan dengan lebih efisien, program penganggaran yang berbasis kinerja, informative, criteria kinerja yang efektif dan efisien serta kerangka strategi dan prioritas.

IV. PENUTUP

Kudus, 09 Mei 2011

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

DPRD KABUPATEN KUDUS

MAHMUDI

K e t u a

BUDIYONO

S e k r e t a r i s

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN KUDUS

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL KUDUS

reses FPAN

Selasa, 19 Juli 2011

PANDANGAN UMUM FPAN DPRD KAB. KUDUS TERHADAP RANPERDA PER

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pelantikan DPRD Kab. Kudus

Hari /Tanggal

Selasa, 3 Mei 2011

Hari /Tanggal

Hari /Tanggal

Hari/ Tanggal

Hari/ Tanggal

Kudus, 09 Mei 2011

Blog Archive